Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berkesempatan untuk menghadiri pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Turut mendampingi Menparekraf, Direktur Bidang Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Reza Pahlevi dan Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Rusiawan.
Dalam acara tersebut, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga, saat memberikan sambutannya. Pertama, ia menjelaskan terkait program vaksinasi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Saya baru saja kembali dari Bali mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi masal di Ubud, Gianyar.
Bali sebagai destinasi tulang punggung mendapatkan tugas untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 – 2,5 juta sebelum Juni 2021.
Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan akan menekan laju penularan COVID-19 dan confidence level Bali meningkat.
Sehingga, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pariwisata nusantara sudah bisa kembali lagi ke Bali,”
jelas Menparekraf.
“Selain itu, mengutip dari Bapak Presiden, kalau semua angka COVID-19 kondusif, serta semua pihak patuh dan kita mendapatkan resiprosity dari negara-negara sahabat mudah-mudahan sekitar bulan Juni atau Juli 2021, kita bisa mulai membuka perbatasan untuk wisatawan mancanegara,”
tambahnya.
Selain, Provinsi Bali, wilayah Jabodetabek juga akan mendapat prioritas penerima vaksin.
“Untuk vaksinasi bagi pelaku pariwisata di wilayah Jakarta sedang kita dorong, dan sudah ada titik terangnya, tapi saya tidak mau obral janji.
Selain Bali, Presiden mengatakan bahwa di Jabodetabek juga diprioritaskan untuk pelaku sektor dan pelayan publik,”
kata Sandiaga.
Menparekraf berharap anggota PHRI di seluruh Indonesia dapat terlibat secara aktif dalam proses vaksinasi, agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bangkit.
Kedua, mengenai program stimulus dana hibah pariwisata. Pada 2020, Kemenparekraf sudah menyalurkan dana hibah sebesar Rp2,2 triliun kepada 6,730 hotel dan 7,630 restoran.
Pada tahun 2021 ini, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran dengan estimasi sebesar Rp2,7 – 3,7 triliun untuk disalurkan kepada usaha pariwisata.
“Dengan dana hibah ini, tentu kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memulihkan ekonomi dan kita harus menebar semangat.
Karena saya sangat prihatin di destinasi super prioritas termasuk destinasi tulang punggung seperti Bali, sudah satu tahun menghadapi pandemi.
Jadi kita harus membangkitkan kembali semangat mereka,”
kata Sandi.
Ketiga, mengenai pelaksanaan event. Sebelumnya, Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan Polri bahwa pada prinsipnya event bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta bersinergi dengan aparat setempat termasuk Satgas COVID-19, Polres, dan Pemda.
“Jumlahnya dijaga, kalau zona hijau kita bisa completely offline, kalau zona kuning atau oranye kita bisa hybrid, dan kalau zona tidak memungkinkan bisa full online.
Jadi ini sudah kita dapat komitmen dari Bapak Kapolri,”
tuturnya.
Kemudian, program CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability). Pada tahun 2020, sebanyak 5,853 usaha yang dinyatakan tersertifikasi.
Terdiri dari 2,679 hotel, 2,427 restoran, dan 575 usaha pariwisata lainnya. Sedangkan, pada tahun 2021 akan ada perubahan yaitu Kemenparekraf akan membuka partisipasi sektor swasta untuk membantu menerapkan program CHSE.
“Indonesia tercatat ada sekitar 20 ribu hotel, jadi ini akan memakan waktu yang lama apabila pemerintah melakukan program sertfikasi CHSE ini sendiri.
Untuk itu, kita buka peluang bagi pihak swasta untuk memberikan kontribusinya.
Selain itu, kita perlu merangkul masyarakat untuk memantau hotel dan restoran setelah mendapat sertifikasi CHSE bagaimana kepatuhannya terhadap protokol kesehatan,”
ujarnya.
Selanjutnya, program peminjaman lunak (soft loan). Seperti, Provinsi Bali yang mengajukan model peminjaman dengan total Rp9,4 triliun.
“Saya tidak mau sektor ini ada permanent damage, banyak yang bilang sudah satu tahun mantab (makan tabungan).
Oleh karena itu, model seperti yang di ajukan Provinsi Bali bisa menjadi acuan.
Hal ini sudah ditindaklanjuti dan dipimpin oleh Pak Hengki Manurung, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis.
Jadi, jika ada anggota PHRI yang ingin mengajukan juga, boleh langsung ajukan programnya seperti apa.
Karena, kita ingin setiap programnya bisa di eksekusi dengan cepat dan langsung menyentuh kepada masyarakat,”
jelas Sandiaga.
[artikel number=3 tag=”sandiaga”]Terakhir, mengenai discount promo yang sedang dipertimbangkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Karena, program ini merupakan salah satu yang dapat memicu aktivitas pariwisata di Indonesia, jadi harus dipersiapkan dengan baik dan dipastikan baik hotel, restoran, maupun penerbangan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
“Mudah-mudahan program promo discount ini bisa segera kita garap,”
kata Menparekraf.
