Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengevaluasi program pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akibat pandemi COVID-19.
Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) pada 2021.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (7/12/2020), menyatakan Kemenparekraf telah melakukan kegiatan pemulihan parekraf selama pandemi COVID-19. Namun, masih diperlukan perbaikan untuk mencapai bangkitnya kembali sektor tersebut.
“Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari sertifikasi protokol kesehatan CHSE (cleanliness, health, safety, and environment), program penjaminan produk usaha kecil menengah, penguatan sapta pesona di daerah tujuan wisata, hingga hibah pariwisata.
Meski demikian, Indonesia harus segera melakukan restrategy kepariwisataan jangka pendek dan persiapan fondasi untuk masa depan,”
ujar Wishnutama.
Wishnutama mengungkapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor utama bangkitnya sektor parekraf.
Sayangnya hingga kini, masih banyak pelaku parekraf belum melakukan sertifikasi CHSE. Oleh karena itu, Kemenparekraf akan terus mendorong para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi CHSE agar dapat menjadi salah satu upaya untuk memunculkan rasa aman wisatawan dalam berwisata.
Selain itu, salah satu yang akan dilakukan Kemenparekraf dalam pemulihan sektor parekraf adalah membangun keseimbangan penyediaan (supply) dan permintaan (demand). Seperti menciptakan atraksi dan membangun daya tarik wisata, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekraf, hingga memperluas dan memperbesar konektivitas wisatawan.
“Supply dan demand saat ini adalah upaya yang penting dan menjadi prioritas kita untuk membangkitakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,”
ujar Wishnutama.
Kemudian, untuk mengakselerasi pemulihan sektor parekraf dan menurunkan risiko lonjakan kasus, ada beberapa upaya yang telah dipastikan oleh Kemenparekraf, yaitu upaya akselerasi sertifikasi CHSE khususnya pada pusat destinasi wisata, menciptakan atraksi dan daya tarik baru di Indonesia, hingga terus berupaya melakukan pengaturan pengunjung atau menetapkan jumlah maksimal dalam satu destinasi wisata.
Lebih lanjut, Wishnutama menjelaskan untuk strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, industri pariwisata membutuhkan kerja sama penuh dari berbagai pemangku kepentingan, baik sektor publik dan swasta.
“Kolaborasi antar sektor publik memegang peranan penting sebagai motor penggerak utama. Dan jika didukung penuh oleh berbagai sektor swasta maka akan dapat mengakselerasi pertumbuhan,”
ujarnya.
Pemaparan ini memperoleh respons positif dari seluruh peserta rapat. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih M Singkaru, mengingatkan kepada Kemenparekraf untuk mengedepankan peningkatan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata terutama pada libur akhir tahun.
“Pemerintah pusat dan pemda harus melakukan pemantauan disiplin terhadap protokol kesehatan saat libur akhir tahun.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tegas pada daerah wisata yang melanggar protokol kesehatan,”
ucap Ratih.
Menanggapi hal tersebut, Wishnutama menyebutkan pihaknya selalu berupaya meningkatkan kualitas protokol kesehatan para pelaku parekraf di setiap destinasi wisata. Salah satunya dengan menyalurkan dana hibah pariwisata agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas protokol kesehatan.
“Kami sudah menyiapkan berbagai macam upaya untuk mendorong penerapan protokol kesehatan pada saat liburan.
Dan jangan sampai nantinya karena liburan ini menjadi peningkatan jumlah COVID-19.
Salah satu fungsi hibah pariwisata ini juga adalah untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan di daerah masing-masing sebab meningkatkan kualitas kesehatan penting,”
jelas Wishnutama.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin rapat kerja Komisi X DPR dengan Menparekraf, mendorong Kemenparekraf untuk meningkatkan mitigasi dampak COVID-19 terhadap pelaku parekraf.
[artikel number=3 tag=”kemenparekraf”]Beberapa upaya dapat dilakukan antara lain dalam bentuk insentif, skema pembiayaan yang mudah diakses, pelatihan untuk promosi atau marketing produk parekraf, pendampingan HKI, dan program padat karya di daerah.
“Kami juga mendorong Kemenparekraf memanfaatkan peluang tren pemulihan parekraf yang ditandai peningkatan akomodasi dan tingkat hunian,”
ujar Agustina.
